25K likes, 6,005 comments - kumparancom on September 17, 2026: "Eks Jampidsus Febrie Adriansyah buka suara soal perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya. Febrie mempertanyakan kemunculan perkara tersebut dan membahas pencapaiannya dalam menangani sejumlah perkara saat menjabat sebagai Jampidsus. Hal itu disampaikan Febrie usai menjalani proses pelimpahan tahap II di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/9). Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung perannya sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Bahkan dirinya menyebut telah berkontribusi mengembalikan Rp 300 triliun dalam setahun kepada negara. “Banyak prestasi yang sudah disampaikan oleh kita di Gedung Bundar. Perubahan Gedung Bundar begitu besar ketika kita pegang. Apalagi Ketua Satgas PKH. 300 T setahun kita kembalikan,” kata Febrie kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/9). Febrie kemudian menyebut, selama menjabat, pihaknya menangani sejumlah perkara besar. Dia mempertanyakan mengapa setelah berbagai penanganan perkara tersebut, dirinya justru diseret dalam kasus. “Semua perkara besar kita ambil. Tapi akhirnya, justru kita yang digergaji,” lanjutnya. Febrie juga meminta agar proses hukum terhadap dirinya dilihat secara jernih. Dia berharap hakim nantinya dapat melihat alasan munculnya perkara tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. 📸: Dok. kumparan/Kevin Karalo. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | svt | R158 | R375 | E023 #bicarafaktalewatberita #kumparan".

6,095 likes, 147 comments - alanpriyadi11 on September 16, 2026: "Purbaya Yudhi Sadewa pernah bercerita soal kondisi Bea Cukai dan upayanya membenahi lembaga tersebut. Ia mengatakan telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai. Purbaya juga pernah menyebut adanya ancaman bahwa Bea Cukai bisa dibekukan dan digantikan jika tidak mampu memperbaiki kinerjanya. Pernyataan tersebut kembali menjadi perhatian setelah perjalanan jabatan Purbaya menjadi sorotan publik. 👀 Simak cerita lengkapnya di podcast Denny Sumargo. #Purbaya #DennySumargo #Densu #BeaCukai #Pajak #Reformasi #Pemerintahan #EkonomiIndonesia".

1,298 likes, 484 comments - beritaviral_new34 on September 3, 2026: "*DPR MENIPU AMPB & RAKYAT: BUKAN RAMPAS ASET KORUPTOR, RUU POTENSIAL MENJARAH ASET SELURUH RAKYAT* Oleh : *Ahmad Khozinudin, S.H.* Advokat Ternyata niat baik rakyat justru dieksploitasi oleh politisi di Senayan (DPR) untuk tujuan lain. Rakyat Pati yang terhimpun dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang berniat tulus menuntut perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor, ternyata dibelokkan oleh DPR untuk tujuan lain. Euforia AMPB karena merasa aspirasinya diterima DPR (27/8), bahkan dibuatkan notulensi yang isinya DPR menjamin akan mengesahkan RUU perampasan aset maksimal 15 Desember 2026, pada faktanya harus menelan pil pahit. Karena pada tanggal 28 Agustus 2026, beredar dokumen draft final RUU perampasan aset yang diibahas oleh DPR, yang isinya bertentangan dengan aspirasi yang disuarakan AMPB. Dalam dokumen Draft Final RUU Perampasan Aset yang terdiri dari 7 BAB dan 68 Pasal, didapatkan fakta-fakta yang mencengangkan. RUU ini tidak hanya merampas aset koruptor melainkan aset yang terkait 13 pidana selain tindak pidana korupsi, seperti tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tiindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perasuransian, tindak pidana di bidang pertambangan dan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Bahkan, dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b RUU ini, menyatakan bahwa *aset terkait tindak pidana yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih juga dapat dapat dirampas.* Ini artinya, RUU ini bukan hanya merampas aset koruptor melainkan juga bisa digunakan untuk merampas aset rakyat. Ini sama saja, legalisasi perampasan dan memberikan wewenang kepada aparat untuk merampas harta rakyat. Coba bayangkan, pidana yang diancam 4 tahun lebih ini sangat karet. Potensial untuk digunakan sebagai sarana merampas aset rakyat secara zalim. Misalnya, orang dilaporkan dan kena pasal 27A UU ITE tentang menyerang kehormatan yang ancaman pidananya 4 tahun penjara.".

2,284 likes, 139 comments - ayrianti on September 18, 2026: "Gudang garam ungkap jual produk 26 ribu tapi disetorkan ke negara 19 ribu… #mom #moment #mompreneur #momboss #momowner".

5,863 likes, 775 comments - yantiroy67 on September 15, 2026: "Piye??".

2,318 likes, 679 comments - jhonsitorus8 on September 17, 2026: "Sayembara bagi siapa saja yang menemukan Nusron Wahid, langsung hubungi @official.kpk Tersedia hadiah 8 ompreng MBG + voucher belanja di KDMP".

8,148 likes, 643 comments - balqishumaira77 on September 18, 2026: "​Jujur aja, pas pertama kali gue baca kalimat itu, gue pikir ini adalah konten satir dari akun parodi atau jokes bapak-bapak di grup WhatsApp. Tapi ternyata nggak, dong! Ini beneran jadi wacana serius! Ada pihak-pihak yang dengan wajah lempeng meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—lembaga superbody yang digaji triliunan rupiah dari keringat pajak rakyat buat nangkepin maling uang negara untuk turun tangan ngusutin recehan Gift Singa atau Mawar di TikTok Live seorang mantan Menteri Keuangan. ​Ini bukan sekadar berita lucu-lucuan. Ini adalah bentuk pelecehan paling telanjang terhadap nalar hukum, sebuah character assassination (pembunuhan karakter) yang terlalu malas, dan bukti betapa paniknya sistem oligarki setelah Purbaya Yudhi Sadewa berhasil mengobrak-abrik "zona nyaman" mereka. Mari kita bedah kebodohan wacana ini lapis demi lapis, dan kita telanjangi siapa sebenarnya badut-badut yang lagi mainin sandiwara murahan ini. ​ini jelas Logika Recehan yang Menghina Kapasitas KPK Kita mulai dari logika paling dasar soal apa itu KPK dan apa itu gratifikasi. KPK dibentuk buat nangani mega-skandal korupsi: e-KTP yang ngerugiin triliunan rupiah, mafia tambang yang ngejual gunung, atau suap kuota impor yang bikin harga beras meroket. ​Terus, sekarang KPK disuruh ngusut Gift TikTok? Lo tahu berapa nilai Gift Mawar di TikTok? Satu koin. Harganya sekitar Rp200 sampai Rp300 perak! Bahkan kalau Purbaya dikasih Gift Singa (yang harganya sekitar Rp4 jutaan) oleh ratusan followers-nya saat live, apakah itu masuk kategori "suap yang mengancam stabilitas ekonomi negara"? ​Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi itu adalah pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pertanyaannya: siapa yang nyuap Purbaya lewat TikTok? Apakah para wajib pajak nakal nyuap Menkeu pakai Gift Singa biar pajaknya diampuni? Apakah bos-bos mafia bea cukai ngasih Gift Paus Menyelam biar kontainer ilegalnya lolos? ​Lanjut ⬇️".